Berbeda dari tahun lalu, tahun 2022 kemungkinan 1 Ramadhan antara Pemerintah dan Muhammadiyah akan mengalami perbedaan.
Hal tersebut terjadi lantaran Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab sedangkan pemerintah melalui Komisi Fatwa MUI menggunakan rukyatul hilal dalam menentukan 1 Ramadhan.
Atas perbedaan tersebut, Buya Yahya ulama pengasuh pondok pesantren Al Bahjah, Cirebon, Jawa Barat menegaskan beberapa hal.
Menurut Buya Yahya terkait penentuan 1 Ramadhan dengan rukyatul hilal terdapat khilafiyah atau perbedaan di kalangan ulama. Hal tersebut ia sampaikan dalam kajian rutin yang diunggah melalui kanal YouTube Buya Yahya.
"Dan untuk masalah ryukyatul hilal inilah jumhur ulama mengatakan bahwasanya setiap tempat terbitnya hilal berbeda-beda sehingga mungkin sekali terjadinya perbedaan hari awal bulan," terang Buya Yahya.
"Pendapat kedua adalah pendapat mahzabnya Imam Malik, bahwasanya selagi sudah dilihat hilal di satu tempat, di tempat yang mengiringinya boleh mengikutinya," sambungnya.
Menurut Buya Yahya khilafiyah diantara para ulama mengenai penetapal awal bulan merupakan hal yang ringan dan biasa saja.
Namun, jika Buya Yahya menegaskan jika dalam perbedaan atau khilafiyah tersebut pemerintah sudah mengambil keputusan maka wajib hukumnya mengikuti pemerintah.
"Kalau ini sudah masalah khilaf maka serahkan kepada pemerintah, kalau sudah seorang pemerintah mengambil suatu keputusan dari pendapat-pendapat yang berbeda itu wajib dipatuhi," tegas Buya Yahya.
"Hendaknya kita ini menunggu apa yang dikatakan pemerintah. Soalnya pemerintah nggak ada kepentingan di sini. Nggak ada gara-gara rukyatul hilal jadi presiden tu nggak ada," sambungnya.
Dalam video tersebut Buya Yahya mengimbau kepada masyarakat di seluruh Indonesia agar mengkikuti pemerintah terkait 1 Ramadhan.
"Maka dalam hal ini kami himbau semuanya di Indonesia raya ini, dengar apa kata pemerintah," tuturnya.(*)
